Redbit Jadwalkan konsultasi
← Semua artikel

Teknologi

Metadata Geospasial Sebagai Fondasi Data Spasial

Redbit19 Nov 20266 mnt baca

Metadata Geospasial Sebagai Fondasi Data Spasial

Banyak instansi di Indonesia memiliki data spasial dalam jumlah besar, tetapi tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Peta batas wilayah, data jaringan jalan, atau citra satelit sering tersimpan di server unit kerja tanpa keterangan yang memadai: siapa yang membuatnya, kapan diperbarui, sistem koordinat apa yang dipakai, dan seberapa akurat datanya. Akibatnya, data yang sama dibuat ulang oleh unit lain, atau lebih buruk lagi, dipakai untuk keputusan tanpa diketahui keterbatasannya.

Di sinilah metadata geospasial berperan. Metadata bukan pelengkap administratif, melainkan syarat agar data spasial dapat ditemukan, dinilai, dan dibagipakaikan antarinstansi. Sejak 2023, penyusunan metadata sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) juga telah menjadi kewajiban hukum.

Apa Itu Metadata Geospasial

Metadata geospasial adalah informasi terstruktur yang menjelaskan suatu data geospasial (DG) atau informasi geospasial (IG). Secara sederhana, metadata menjawab pertanyaan dasar tentang sebuah dataset: apa isinya, di mana cakupannya, kapan dibuat, siapa penanggung jawabnya, bagaimana cara memperolehnya, dan seberapa baik kualitasnya.

Analogi yang paling dekat adalah katalog perpustakaan. Pengunjung tidak perlu membuka setiap buku untuk mengetahui judul, pengarang, dan tahun terbitnya. Demikian pula pengguna data spasial: cukup membaca metadata untuk menilai apakah sebuah peta layak dipakai untuk kebutuhannya.

Dalam standar yang berlaku di Indonesia, metadata geospasial umumnya memuat unsur-unsur berikut:

  • Identifikasi: judul, abstrak, tujuan pembuatan, kata kunci, dan kategori tema data.
  • Cakupan (extent): batas wilayah geografis dan rentang waktu yang diwakili data.
  • Sistem referensi: sistem koordinat dan datum yang digunakan, misalnya SRGI 2013.
  • Kualitas data: akurasi posisi, kelengkapan, konsistensi logis, dan riwayat pengolahan (lineage).
  • Distribusi: format data, alamat akses atau layanan, serta ketentuan penggunaan.
  • Kontak dan tanggung jawab: instansi produsen, walidata, dan narahubung.
  • Informasi metadata itu sendiri: standar yang dipakai, tanggal penyusunan, dan tanggal pemutakhiran terakhir.

Landasan Peraturan

Kewajiban metadata geospasial di Indonesia bertumpu pada beberapa lapis regulasi, dari undang-undang hingga peraturan teknis Badan Informasi Geospasial (BIG). Tabel berikut merangkum regulasi utama yang perlu dipahami oleh instansi maupun pelaku usaha.

Regulasi Pokok pengaturan terkait metadata
UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, beserta perubahannya melalui regulasi Cipta Kerja Dasar hukum penyelenggaraan DG dan IG di Indonesia, termasuk peran BIG dalam pembinaan
PP No. 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Mengatur jenis IG, penyelenggara, pelaksana, pembinaan, dan sanksi administratif; mencabut PP No. 9 Tahun 2014
Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia Menetapkan standar data, metadata, interoperabilitas, serta kode referensi dan data induk sebagai prinsip Satu Data Indonesia
Perpres No. 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional Menjadi dasar pembentukan simpul jaringan IG di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah
Peraturan BIG No. 3 Tahun 2023 Memberlakukan secara wajib lima SNI metadata geospasial
Peraturan BIG No. 1 Tahun 2024 Pedoman pembangunan infrastruktur IG di simpul jaringan, sebagai pelaksanaan Pasal 80 PP 45/2021
Peraturan BIG No. 3 Tahun 2025 Tata cara pembentukan standar data geospasial bagi instansi

SNI yang Wajib Diterapkan

Peraturan BIG No. 3 Tahun 2023 menjadi titik penting karena mengubah standar metadata dari sekadar acuan menjadi kewajiban. Pasal 2 peraturan tersebut memberlakukan secara wajib:

  1. SNI 8843-1:2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia, Bagian 1: Fundamental.
  2. SNI ISO 19115-2:2020 tentang ekstensi metadata untuk akuisisi dan pemrosesan.
  3. SNI ISO 19115-3:2021 tentang skema implementasi XML untuk konsep fundamental.
  4. SNI ISO 19157:2015 tentang kualitas data.
  5. SNI ISO 19157-2:2021 tentang implementasi skema XML untuk kualitas data.

Kewajiban ini berlaku bagi instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap orang yang menyelenggarakan IG. Artinya, konsultan dan badan usaha yang memproduksi data spasial juga terikat.

Pasal 6 mengatur masa transisi. Metadata yang masih disusun dengan SNI ISO 19115:2012, SNI ISO 19115-2:2012, atau SNI ISO/TS 19139:2012 wajib disesuaikan paling lama dua tahun sejak peraturan diundangkan. Dengan demikian, masa transisi tersebut kini telah berakhir, dan metadata berformat lama sudah seharusnya dimigrasikan.

Fungsi Metadata Geospasial

Metadata yang disusun dengan baik memberi manfaat nyata, baik bagi produsen data maupun penggunanya.

  • Penemuan data (discovery): data dapat dicari melalui katalog atau geoportal berdasarkan tema, wilayah, dan waktu, tanpa harus menghubungi unit kerja satu per satu.
  • Penilaian kelayakan (fitness for use): pengguna dapat menilai apakah skala, akurasi, dan kebaruan data sesuai dengan kebutuhan analisisnya sebelum data dipakai.
  • Pembagipakaian dan interoperabilitas: metadata berformat XML standar dapat dipertukarkan antarsistem dan antarinstansi, sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia.
  • Pencegahan duplikasi anggaran: instansi dapat mengetahui data yang sudah tersedia sehingga tidak perlu membiayai pengadaan data yang sama.
  • Akuntabilitas dan ketertelusuran: riwayat pengolahan dan penanggung jawab data tercatat, sehingga keputusan berbasis peta dapat dipertanggungjawabkan.
  • Kesinambungan pengetahuan: pemahaman tentang data tidak hilang ketika pegawai berpindah tugas atau kontrak konsultan berakhir.
  • Pemenuhan kinerja simpul jaringan: kelengkapan metadata menjadi salah satu aspek yang dinilai dalam pembinaan simpul jaringan IG oleh BIG.

Implementasi di Lapangan

Penerapan metadata yang baik tidak berhenti pada pengisian formulir. Secara umum, implementasinya mengikuti tahapan berikut.

  1. Inventarisasi data: mendata seluruh dataset spasial yang dimiliki, termasuk lokasi penyimpanan, format, dan pemiliknya.
  2. Penetapan profil dan elemen wajib: menggunakan SNI 8843-1:2019 sebagai acuan, lalu menentukan elemen yang wajib dan opsional sesuai kebutuhan instansi.
  3. Penyusunan metadata: mengisi elemen identifikasi, cakupan, sistem referensi, kualitas, distribusi, dan kontak menggunakan perangkat penyunting metadata, baik perangkat lunak terbuka maupun berlisensi.
  4. Validasi: memeriksa kesesuaian berkas XML terhadap skema SNI ISO 19115-3:2021 dan SNI ISO 19157-2:2021, serta memigrasikan metadata lama berformat ISO 19139.
  5. Publikasi: menerbitkan metadata ke katalog atau geoportal instansi melalui layanan standar seperti Catalogue Service for the Web (CSW), sehingga dapat terhubung dengan simpul jaringan dan Ina-Geoportal.
  6. Pemeliharaan: memutakhirkan metadata setiap kali data diperbarui, disertai penanggung jawab dan jadwal tinjauan yang jelas.

Tantangan yang Sering Muncul

Dalam praktiknya, persoalan metadata jarang bersifat teknis semata. Beberapa kendala yang umum ditemui antara lain:

  • Metadata disusun satu kali saat serah terima proyek, lalu tidak pernah dimutakhirkan.
  • Data tersebar di banyak unit dan format, sehingga inventarisasi memakan waktu lama.
  • Masih banyak metadata berformat lama yang belum disesuaikan dengan SNI terbaru.
  • Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar ISO 19115 dan kualitas data.
  • Struktur data belum mengacu pada Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI), sehingga metadata sulit dikaitkan dengan standar data.

Isu tersebut juga mengemuka dalam pendampingan data prioritas geospasial oleh Bappenas dan BIG pada Agustus 2026, yang menyoroti penyusunan standar data, penyempurnaan metadata, dan penyesuaian struktur data dengan KUGI.

Peran PT Redbit Teknologi Indonesia

PT Redbit Teknologi Indonesia adalah perusahaan teknologi di bidang geospatial intelligence yang berbasis di Jakarta. Kami mendampingi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam membenahi tata kelola data spasial, termasuk penyusunan dan pengelolaan metadata geospasial sesuai SNI yang berlaku.

Dukungan yang dapat kami berikan meliputi:

  • Inventarisasi dan penilaian kondisi data serta metadata yang sudah ada.
  • Penyusunan metadata baru dan migrasi metadata berformat lama ke SNI ISO 19115-3:2021.
  • Pembangunan katalog metadata dan geoportal yang terhubung dengan simpul jaringan IG.
  • Integrasi dengan ekosistem perangkat lunak yang sudah digunakan instansi, baik berbasis open source maupun produk berlisensi seperti ESRI.
  • Pendampingan teknis dan transfer pengetahuan kepada walidata dan pengelola simpul jaringan.

Penutup

Metadata geospasial menentukan apakah data spasial sebuah instansi menjadi aset yang dapat dimanfaatkan bersama atau sekadar arsip yang tersimpan di server. Dengan berakhirnya masa transisi Peraturan BIG No. 3 Tahun 2023, kebutuhan untuk menata metadata sesuai SNI kini bersifat mendesak.

Instansi yang ingin memetakan kondisi metadata saat ini atau menyiapkan langkah penyesuaian dapat berdiskusi dengan tim kami melalui redbit.co.id.

Sumber

Bagikan artikel ini

Artikel lainnya